Sementara PJ Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana mengatakan, kebijakan umum Pemkab Kulonprogo dalam menurunkan angka stunting dengan melakukan pendataan yang valid. Data sangat penting agar program yang dijalankan tepat sasaran.
Pemkab Kulonprogo juga memiliki program memaksimalkan gizi seimbang dengan menggandeng elemen yang ada di masayarakat. Asupan gizi kepada anak dan ibu hamil butuh dukungan agar kasus stunting bisa diturunkan.
“Penurunan stunting bisa dilakukan sejak dini menyiapkan calon pengantin dan menghindari pernikahan dini,” katanya.
Kajari Kulonprogo, Ardi Suryanto mengatakan, kejaksaan juga memiliki tugas untuk menurunkan stunting. Jaksa hadir untuk memastikan program yang telah dijadikan prioritas terlaksana dengan baik dan hasilnya bermaat untuk masyarakat.
“Kejaksaan juga turut berperan dalam penurunan stunting melalui pendampingan program dan kegiatan,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Ariadi mengatakan, dukungan penanganan stunting telah dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari kabupaten, kapanewon, dan kelurahan sejak 2022. Selain itu juga ada 229 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau 687 orang yang mendampingi keluarga mulai dari calon pengantin, saat hamil, pascabersalin, baduta, dan balita.
“Tim ini bersinergi dengan PKK bidan dan kader KB,” katanya.