Untuk itu pihaknya mengencarkan upaya untuk mengunduh aplikasi ini dan membuka layanan verifikasi. "Misalnya saat ada rapat dengan organisasi perangkat daerah lain atau dengan lembaga lain," katanya.
Prasetyo menyebutkan dalam identitas kependudukan digital tersebut warga tidak hanya dapat mengakses kartu keluarga (KK) dan KTP yang tersimpan secara digital tetapi beberapa data lain, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19, data pemilih KPU termasuk lokasi tempat pemungutan suara (TPS), data ASN apabila warga adalah aparatur sipil negara, dan NPWP hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Jadi ada sekitar lima atau enam data lain yang bisa diakses melalui identitas kependudukan digital tersebut. Untuk membuka setiap data dibutuhkan password sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan data," ujarnya.