Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prashinta Dewi mengatakan, Kulonprogo menjadi salah satu daerah yang masuk dalam Indonesia Disaster Resilience Intiatives Project (IDRIP) di 30 kabupaten. Masyarakat harus ikut andil dalam menjaga EWS dengan berbasis komunitas masyarakat.
“Masyarakat harus ikut dalam EWS berbasis komunitas masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR asal DIY My Esti Wijayati mengatakan, Pemkab Kulonprogo wajib mengalokasikan anggaran lebih dalam penanganan bencana. Permasalahannya anggaran di Kulonprogo sangat kecil hanya skeitar Rp1,6 triliun.
“Bahasa tunduk ketika ada darurat yang jadi surat kelemahan daerah harus dihilangkan. Sehingga pemerinah pusat bisa ikut andil dalam penanganan,” katanya.