Akhid mengatakan, data kemiskinan milik Pemkab Kulonprogo juga kurang di-update. Pemkab kerap mengklaim sudah mengupdate data kemiskinan, padahal ketika dicek di lapangan kondisinya sudah berbeda. Bahkan ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, beberapa warga yang sudah layak justru menerima bantuan. Dewan masih menemukan warga miskin yang tidak menerima bantuan, begitu juga sebaliknya ada warga yang mampu masih menerima bantuan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana mengatakan, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang sulit untuk ditangani. Menteri Sosial telah membentuk kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan kartu miskin sesuai dengan keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016 hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
“Kami akan terus senantiasa berupaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” ujar Fajar
Fajar Gegana berharap masyarakat yang berada dikategori kurang mampu dapat segera ditangani, sehingga tujuan untuk menuntaskan angka kemiskinan dapat terealisasikan dan berkelanjutan.
"Kami minta program OPD dapat bersinergi untuk menurunkan kemiskinan di Kulon Progo," katanya.