Dari hasil pemeriksaan kinerja tersebut, Isma menyebut BPK menemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah DIY yang diantaranya adalah kebijakan Pemda DIY dalam mengatasi masalah kemiskinan belum sepenuhnya memadai dalam hal pemanfaatan data kependudukan yang relevan dan aktual, mencegah masyarakat rentan miskin menjadi miskin dan mekanisme untuk memastikan pencapaian target RPJMD.
"Serta Pemda DIY belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat," lanjutnya.
Kemudian Isma juga mengatakan Pemda DIY belum secara tepat memperdayakan masyarakat dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat miskin untuk bekerja di sektor formal, serta memfasilitasi akses pasar atas produk hasil pemberdayaan secara optimal.