YOGYAKARTA, iNews.id – Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mencatat peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Papua dalam dua tahun terakhir. Tidak hanya kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan TNI/Polri, tetapi masyarakat sipil juga menjadi korban.
Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko mengatakan, ada dua rekomendasi yang mereka keluarkan dalam menyikapi peningkatan eskalasi kekerasan di Papua. Pertama berupa rekomendasi khusus dengan operasi penegakan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan.
Namun, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal yang berpotensi besar mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran aparat TNI/Polri dalam jumlah besar ke distrik-distrik berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Saat ini banyak warga yang meninggalkan rumah dan mengungsi ke kantor milik pemerintah. Ini menjadi masalah serius bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka akan terbebani secara finansial yang besar, terganggunya kegiatan sosial dan perekonomian, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan.
“Kehadiran TNI/Polri dalam jumlah besar juga akan membebani keuangan daerah. Belum tentu anggaran ada dalam perencanaan,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/6/2021).