Istana juga meminta ada perbaikan sistem tata kelola dan penyaluran bantuan sosial. Jika perlu ada sistem atau aplikasi agar semuanya lebih transparan dan tidak tumpang tindih.
Pemkab juga harus membuat kajian hukum tentang kemungkinan pengalihan/alternatif hibah bantuan sosial langsung ke dalam bentuk infrastruktur fisik dan fasilitas umum. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat program padat karya.
“Pemkab harus melakukan sensus dan pemantauan terhadap hibah kepada Kube, KWT, Pokdakan dan Gapoktan untuk memastikan bantuan tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan, alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan cukup tinggi. Namun angka kemiskinan juga masih tinggi.
"Anggaran penanganan kemiskinan ini tidak berdampak pada penurunan kemiskinan, padahal anggarannya sangat tinggi,” kata Akhid.
Ia mencontohkan anggaran Rp12 miliar yang diberikan kepada 600-an kelompok usaha bersama (Kube) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang merupakan keluarga miskin. Dari 600-an Kube yang diberi bantuan, hanya 15 persen yang aktif dan sisanya tidak ada kegiatan.
“Program ini harus dievaluasi, karena program yang dibuat harus memberdayakan warga miskin supaya dapat melakukan kegiatan ekonomi," katanya.