Haedar mengatakan, pengawasan yang dilakukan masyarakat yang disokong pemerintah berpotensi menimbulkan konflik antargolongan. Masyarakat memiliki mekanisme sosial untuk mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan.
"Saling kontrol satu sama lain itu hal yang wajar saja. Tapi ketika itu diendorse oleh negara supaya mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu malah berpotensi menciptakan konflik horizontal," kata Haedar.
Hadar berharap kebijakan ini tak diterapkan, terlebih untuk menciptakan suasana kondusif jelang Pemilu 2024. Terpenting adalah kearifan, kecerdasan dan tanggung jawab yang lebih luas.