SLEMAN, iNews.id - Calon presiden Ganjar Pranowo menyoroti berbagai permasalahan yang mendera sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya terkait sistem hukum pengawasan perusahaan plat merah tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu merespon pidato ilmiah Prof Paripurna yang dikukuhkan sebagai guru besarUGM, yang menyampaikan pandangan tidak optimalnya BUMN karena berbagai persoalan.
“Pidato ilmiahnya sangat luar biasa dan itu menjadi persoalan yang banyak muncul,” kata Ganjar, Kamis (16/11/2023).
Ganjar pun mempertanyakan apakah selama ini BUMN itu juga menjadi objek pemeriksaan dari sekian banyak lembaga pemeriksa di Indonesia.
“Apakah kemudian BUMN kita itu menjadi objek pemeriksaan dari lebih banyak lembaga pemeriksa?” tanya Ganjar.
“Dan keterlibatannya adalah ketika mendapat modal dari negara dan itu adalah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, apakah selanjutnya itu betul-betul menjadi kewenangan dari BUMN untuk mengelola,”ujarnya.
Ganjar mengatakan, pengelola BUMN salah mengambil keputusan manajemen bisa berujung menjadi kasus pidana. Hal ini diakibatkan kurangnya perlindungan terhadap BUMN.
“Itu bagaimana kalau di perbankan, misalnya saya kasih kredit, lalu kemudian terjadi kredit macet. Ya sudah, in kan seharusnya diselesaikan secara hukum perdata, bukan menjadi ranah pidana. Kecuali terbukti kalau itu mens rea (niat melakukan perbuatan pidana) mencuri atau korupsi,” katanya.