Kalurahan merupakan penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik kepada masyarakat DIY. Saat ini reformasi birokrasi DIY sudah pada level AA yang harus diturunkan sampai ke level kalurahan.
“Tujuannya supaya akuntabilitasnya dijaga mulai dari kalurahan sampai ke level provinsi,” ujarnya.
Gubernur bakal mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan Nomor 40 tahun 2023 sebagai landasan yang kuat akan menyasar reformasi di Kelurahan. Nantinya subtema pembangunan provinsi dialirkan ke kabupaten dan kelurahan.
Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Suramto menambahkan, ada lima program yang berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama penguatan kegiatan penanganan stunting, penguatan kegiatan untuk pendampingan dan pengembangan kebudayaan.
Selanjutnya penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian sosial. Keempat adalah penguatan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
"Semua itu sudah diserahkan ke kalurahan dan semua level ikut berperan dari tingkat provinsi sampai kalurahan,” katanya.