Gandung menyebut, reformasi muncul sebagai bentuk protes dari sistem demokrasi yang dinilai kualitasnya tidak bagus dengan sistem pemilu yang proporsional tertutup. Jika putusan itu benar, maka Indonesia telah dipermainkan 9 hakim MK.
"MK harusnya menjaga dan mengawal ruh reformasi. Untuk itulah perlu meninjau kembali keberadaan tupoksi MK," ujarnya.
Gandung menilai setelah 25 tahun reformasi kinerja lembaga-lembaga yang dilahirkan untuk memperkuat mekanisme kontrol dan membatasi kekuasaan, kini cenderung menurun dan mengalami pelemahan.
"Setelah 25 tahun reformasi berjalan, perlu adanya evaluasi terhadap lembaga yang menjadi anak kandung reformasi," katanya.