BANTUL, iNews.id- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul mendesak kegiatan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah ditunda. FPKS mengusulkan angar anggaran kunker bisa dialihkan untuk menangani pandemi Covid-19.
Ketua FPKS DPRD Kabupaten Bantul Arif Haryanto mengatakan sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, hari ini ada agenda keluar daerah. Namun, FPKS DPRD Bantul mengambil sikap untuk tidak mengikuti kunjungan kerja sampai keadaan kondusif.
FPKS juga meminta kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk menunda pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah.
Dengan penundaan kunjungan kerja tersebut, kata dia, anggaran untuk keperluan mendesak dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan angka kasus harian.
"Kami mengusulkan agar anggaran kunjungan kerja dapat dialihkan menjadi kegiatan dalam rangka untuk penanganan Covid-19 serta memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak penularan virus corona," katanya.
Dikatakan pula bahwa peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya harus disikapi secara serius.
"Angka kasus positif terus meningkat, rumah sakit juga sudah overload. Apalagi, beberapa rumah sakit tidak menerima pasien, ini harus menjadi keprihatinan bersama," katanya.
Arif Haryanto juga meminta para pejabat di lingkungan Pemkab Bantul dapat memberi contoh dalam pencegahan penularan Covid-19, minimal bisa memberi teladan kepada masyarakat tentang ketertiban menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan 5M.