Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng Budhi Masturi mengatakan beberapa sekolah masih salah mengartikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Meskipun sumbangan itu bersifat sukarela, namun sekolah tidak memberikan opsi bagi orang tua siswa yang tidak bersedia menyumbang. Bahkan nominal dan batas waktu pembayarannya juga ditentukan.
Meski berdalih atas dasar kesepakatan komite sekolah, Budhi menegaskan bahwa penggalangan dana semacam itu tergolong pungutan liar yang tidak sah secara hukum.
"Di beberapa sekolah mengatakan ini enggak wajib, tapi tidak ada opsi bagi orang tua yang tidak ingin menyumbang dan langsung menyebutkan angkanya," kata dia.
Budhi berharap aturan teknis terkait sumbangan yang tengah disusun Disdikpora DIY dapat mempertegas bahwa sumbangan sukarela semata-mata berbasis pada kesukarelaan. Bukan berpatokan pada kesanggupan atau kemampuan orang tua siswa.
"Yang ingin kurang dari itu boleh, lebih dari itu boleh, yang nol rupiah atau tidak bersedia menyumbang juga boleh," ujar dia.