Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, kehadiran MPP ini menjadi bagian dari upaya percepatan kemudahan investasi di Kulonprogo. MPP menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional dalam mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.
“Semoga kehadiran MPP mendorong ASN berpikiran modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
MPP Kulonprogo dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) ini telah berdiri dan sudah soft launching pada 28 Desember 2018. Selama dua tahun beroperasi, jumlah layanan di MPP telah mencapai 333 layanan. Ratusan layanan itu tersedia di 22 stand pelayanan MPP.
“Dulu baru 121 layanan sekarang bertambah jadi 333 layanan, dan yang terbaru adalah perizinan BPOM,” katanya.