"Kami meminta kepada penyelenggara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan sosial pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu 2024," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia UAD juga menuntut kepada penegak hukum, TNI dan Polri agar konsisten menjaga pengayom dan pelindung masyarakat dengan berpegang teguh pada Sapta Marga TNI dan Tribrata serta Catur Prasetya Polri.
Menurutnya, UAD mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta seluruh elemen penyelenggara pemilu agar bersikap adil dan tegas menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu.
"Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen dan lebih berani untuk menjaga kualitas pemilu yang sejalan dengan amanah konstitusi dan undang-undang pemilu," katanya.
Menurutnya, UAD juga meminta kepada DPR sebagai wakil rakyat agar segera menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia di masa ini.
Sikap ini dinilai murni sebagai seruan moral yang datang dari hati nurani tanpa ada campur tangan pihak manapun. Seruan ini juga bentuk keprihatinan atas perlakuan penyelenggara negara yang melenceng dari prinsip-prinsip Pancasila.
"Hal ini semata-mata demi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan legacy yang baik bagi rakyat Indonesia terutama generasi penerus bangsa," katanya.