"Contoh PBB di Kelurahan Wijirejo ini kalau semua masyarakat bayar pajak sekitar Rp860 juta, tapi kita ada program yang namanya Program Pemberdayaan Masyarakat Pedukuhan (P2MD) yang masing-masing pedukuhan kita alokasikan Rp50 juta, kali 10 pedukuhan itu sudah Rp500 juta," ujarnya.
Selain itu masih ada bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa sebesar Rp310 juta, kemudian program padat karya dan program-program pembangunan infrastruktur yang ada di Wijirejo untuk mendukung program pembangunan desa dan meningkatkan aksesibilitas.
"Itu semua kalau kita jumlahkan jauh melampaui pajak yang dibayarkan Wijirejo, dan itu sumbernya dari pajak, yang semuanya kita kembalikan dalam bentuk uang melalui transfer ke rekening kabupaten, kemudian ke rekening desa," kata Halim.
Untuk masyarakat harus diyakinkan bahwa pembayaran PBB sekecil apapun itu sangat berarti.
"Sehingga para dukuh, ketua RT yang selama ini jadi garda terdepan pengumpulan Pajak PBB dari masyarakat harus bisa meyakinkan pada masyarakat. Yakinkan kepada masyarakat bahwa pajak ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dalam wujud pengembalian kembali baik uang maupun program program kegiatan yang sangat banyaknya," ujarnya.