“Kami menyesali karena undangan ini hanya untuk mahasiswa, tanpa melibatkan perwakilan elemen yang lain,” katanya.
BEM KM UGM juga merasa kecewa dengan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Mereka seharusnya bisa menangani aksi demonstrasi sebagai bagian dari aspirasi publik dengan cara-cara persuasif, humanis dan tidak represif.
“Kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk mengambil peran dalam mengusut, menindak dan memberikan sanksi kepada aparat yang melakukan tindak kekerasan,” katanya.
Saat ini, mahasiswa juga sedang berduka atas jatuhnya korban dalam aksi ini. Tidak hanya yang terluka, namun ada yang sampai meninggal dunia. “Kami memandang menghadiri undangan di Istana di tengah kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis,” katanya.
BEM KM UGM juga kecewa dengan langkan penangkapan aktivis dan penahanan peserta aksi. Bahkan, Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meminta rektor untuk menertibkan mahasiswanya yang berdemonstrasi.
Atiatul mengatakan, pada 2015, BEM juga pernah diundang untuk berdialog di Istana. Saat itu dilakukan pertemuan secara tertutup sehingga sikap BEM menjadi terpecah. “Belajar dari pengalaman itu, kami tidak mau menjadi alat legitimasi penguasa yang dapat melupakan substansi terkait tuntutan aksi,” katanya.
Selain itu, BEM KM UGM tidak mengharapkan ada pertemuan dengan Presiden di Istana. Saat ini, yang dibutuhkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.