Sehingga terus dilakukan rasionalisasi anggaran, dengan mencoret beberapa kegiatan yang belum menjadi skala prioritas. “Target kita defisit hanya satu digit maksimal 9 persen,” ucapnya.
Meski demikian, kata Nur Subiantoro, DPRD masih bisa menoleransi anggara untuk pengadaan kendaraan operasional kepala desa. Untuk memenuhi kebutuhan 75 kepala desa, alokasi anggaran setiap unit hanya dianggaran Rp20 juta.
“Untuk motor kepala desa itu pengadaan 2003, jadi masih relevan dan anggaran masih lampu hijau,” ujar mantan kepala Desa Pleret ini.
Dalam prioritas anggaran, kata dia, DPRD tetap menitikberatkan pada sektor belanja langsung. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan program lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Anggota Banggar lainnya, Enggar Suryo Jatmiko bertekad untuk memperjuangkan anggaran di RSUD Senoopati Bantul, khususnya untuk menutup kekurangan BPJS.
Anggaran ini dirasakan sangat vital, dan tunggakan yang ada mencapai Rp36 miliar. “Untuk RSUD harus ditolong, agar satu dua bulan ke depan masih lapang,” ucapnya.