KULONPROGO, iNews.id – Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Kulonprogo masih tinggi walaupun mengalami penurunan. Sejak bulan Januari setidaknya ada 10 pasang pengantin yang menikah di usia dini.
Pada 2015, sebanyak 45 pasangan usia dini melangsungkan pernikahan. Jumlahnya menurun menjadi 41 pasangan pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 jumlah pasangan menikah di usia dini sebanyak 38. Namun, untuk tahun 2018, tercatat ada 10 pasang hingga bulan Februari.
Kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kulonprogo terjadi karena ada sejumlah program pendampingan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah dan pemerintah kabupaten yang diteruskan kecamatan dan desa.
"Sejak Januari lalu sudah ada 10 yang menikah pada usia dini," ucap Kepala Bidang Permpuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo Woro Kandini, dalam acara Deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Balai Desa Tawangsari, Rabu (7/3/2018).
Pemkab Kulonprogo sebetulanya telah membuat regulasi guna mencegah hal tersebut. Seperti menerbitkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Perkawinan anak hanya diperbolehkan Pengadilan Agama Kulonprogo jika telah mendapatkan rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinsos P3A.
Diketahui, 10 pasang anak usia dini terpaksa menikah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka masih berusia di bawah 18 tahun dan sayangnya kejadian tersebut terus menular ke generasi selanjutnya.
Lembaga Non Pemerintahan Rifka Annisa terus berupaya melakukan pendampingan di masyarakat. Untuk di Kulonprogo setidaknya ada dua desa yang telah mendapat pendampingan, yakni Desa Karangsari dan Desa Tawangsari yang berada di Kecamatan Pengasih.
"Kita advokasi agar semua elemen bisa mencegah pernikahaan dini," kata Pendamping Rifka Annisa Kulonprogo Abdur Rohim.
Pernikahan usia dini, kata dia, kerap menjadi titik awal permasalahan dalam kehidupan keuarga. Mulai dari kesehatan, kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga masalah pendidikan. Untuk itu, perlu kolaborasi lintas instansi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak.