Sementara Anggota DPRD DIY asal Kulonprogo ajrudin Akbar mengatakan, dia snagat mendukung sikap politik DPR untuk menyusun pansus minyak goreng. Masalah ini sudah menjadi permasalahan nasional, yang harus diatasi gubernur, bupati dan intitusi di bawahnya.
“Daerah harus bekerja sama dengan Bulog untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Pemerintah harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab harga minyak goreng riil di masyarakat sangat mahal. Perlu terobosan dalam pemberdayaan UMKM seperti dengan produksi minyak kelapa.