Dalam kesempatan Gandung Pardiman juga menyarankan agar pemda DIY membuka informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan Dana Keistimewaan.
"Selama ini masih banyak warga masyarakat yang memiliki persepsi pemanfaatan Dana Keistimewaan hanya untuk kebudayan dan kesenian. Hal ini perlu diluruskan," ujar Gandung.
"Meskipun Dana Keistimewaan dikhususkan untuk kewenangan keistimewaan, namun sebaiknya tetap berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata mantan guru ini.
Ketua DPD Partai Golkar DIY ini berharap berdasarkan audit dari BPK nantinya akan muncul masukan-masukan dan saran-saran untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Keistimewaan demi kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya hanya segelintir elit saja yang menikmati dana dari pusat tersebut.