Dibandingkan dengan PAD 2018, kata Hasto, terdapat kenaikan sebesar 8,49 persen atau sekitar Rp18,52 miliar. Kenaikan ini dari semua faktor pendapatan daerah, baik pajak retribusi maupun kekayaan yang dipisahkan.
Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp733,64 miliar yang diterima turun dari tahun lalu sebesar Rp260,4 miliar karena belum memperhitungkan transfer pusat atas dana alokasi umum (DAU). “Diperkirakan DAU nanti sebesar Rp,705,86 miliar dan bagi hail pajak Rp27,67 miliar. Dari pos pendapatan lain-lain yang sah, diproyeksikan sebesar Rp330,28 miliar. Angka ini naik 0,24 persen dari 2018,” kata Hasto.
Sedangkan dari pos belanja sebesar Rp1,280 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp686 miliar dan belanja langsung Rp594 miliar. Dari pos pembiayaan akan ada pendapatan sebesar Rp12 miliar. “Belanja pegawai saja sudah sebesar Rp497 juta,” tutur Hasto.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Sihabudin mengatakan, proyeksi pendapatan di 2019 Rp1,2 triliun justru turun dari realisasi di 2018 yang mencapai Rp1,5 triliun. Mestinya, kata dia, penurunan itu tidak terjadi, apalagi banyak pembangunan objek wisata di Kulonprogo yang ramai dikunjungai wisatawan. “PAD harus dimaksimalkan, keberadaan BUMD juga memberikan hasil signifikan,” tuturnya.