Selain pendamping program Bansos BPNT, petugas TKSK juga diberi tanggungjawab mengawasi dan mendampingi Program Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk masyarakat miskin. Bupati mendengar informasi dari masyarakat bantuan RTLH turut dipotong sebesar Rp30 persen. Kasusnya pun tengah berlanjut di Kepolisian.
"Ini sangat miris. Masyarakat akhirnya ada yang harus jual sapi, kambing untuk menutupi kekurangan bangunan rumah yang harus direnovasi,” katanya.
Sebelumnya pada saat rapat koordinasi dengan Pendamping PKH di Pendopo Kabumian pada Kamis (17/2/2022), Bupati meminta informasi adanya beberapa kecurangan yang terjadi dalam program Bansos Sembako BPNT. Meski tidak diberi kewenangan pengawasan, namun pendamping PKH ada yang mengetahui beberapa kecurangan.
Misalnya adanya dugaan Pungli di e-warung yang disebut mengalir ke Forkompincam Kecamatan Alian, dan juga banyaknya temuan sembako yang yang tidak layak, beras berkutu, sayur busuk, dan juga buah busuk. Sasaran program bantuan PKH juga tidak tepat sasaran.