Sebanyak 32 penyuluh hukum bakal dikerahkan Kanwil Kemenkumham DIY untuk beri pembinaan hukum bagi masyarakat di kelurahan tersebut bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui program itu, dia berharap dapat terbangun masyarakat cerdas hukum yang semakin mendekatkan dan memperluas akses keadilan.
Menurut Imam, pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan kelurahan sadar hukum tidak terlepas dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DIY.
"Ini harus dievaluasi dan perlu pengawasan. Apabila nanti ada kriteria yang dilanggar, akan dicabut predikat kelurahan sadar hukum tersebut," kata Imam.
Setelah terpilih sebagai salah satu kelurahan sadar hukum, kata Lurah Muja Muju Aris Sutrisna, pihaknya akan terus meningkatkan edukasi bagi masyarakat tentang hukum dengan memberikan contoh yang sederhana.
"Kalau ada larangan berarti 'kan ada konsekuensi hukum. Misalnya, kalau ada larangan membuang sampah, berarti 'kan ada konsekuensinya, larangan parkir kalau dilanggar nanti ada tilang, yang simpel-simpel saja," ujar Aris.