Sumadi mengatakan BLT BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta tersebut jadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai dampak akibat kenaikan BBM, termasuk inflasi.
"Kami berharap kondisi pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat kembali pulih seperti sediakala dan perputaran perekonomian di Yogyakarta kembali meningkat untuk kesejahteraan warga," katanya.
Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengelola bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan sebesar Rp97,9 miliar atau naik signifikan dibanding tahun ini sebesar Rp44,6 miliar.
Nilai dana keistimewaan yang akan dikelola Kota Yogyakarta pada tahun depan menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY, yaitu Kulonprogo sebesar Rp92,2 miliar, Sleman Rp71,6 miliar; Gunungkidul Rp61,7 miliar, dan Bantul Rp52,2 miliar.
"Dana keistimewaan tersebut ditujukan untuk menopang kegiatan yang menyangkut keistimewaan, seperti urusan budaya, tata ruang, pariwisata, pendidikan dan ekonomi," ujarnya.