MEDAN, iNews.id - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menilai banyak kebijakan di Sumut memicu terjadinya bencana alam karenan mengesamping aspek sosial ekologis. Karena, Pemerintah Sumut didesa untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Direktur Walhi Sumut, Doni Latuparisa mengatakan saat ini pengambilan kebijakan di Sumut kerap kali mengedepankan kepentingan politik dan ekonomi serta mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek ekonomi, aspek sosial politik dan budaya, serta aspek lingkungan. Ketiganya harus bersinergi optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.
"Prinsip ini menegaskan pula betapa pentingnya pendekatan multipihak baik pemerintah, stakeholders, organisasi sipil, dan masyarakat untuk menerbitkan satu kebijakan pembangunan. Sampai saat ini organisasi sipil sebagai perwakilan masyarakat jarang dilibat dalam mengambil kebijakan" kata Doni, Senin (4/1/2021).
Doni juga menilai saat ini banyak aturan di Sumut yang membuka ruang bagi oknum-oknum perusak lingkungan di Sumut semakin merajarela karean aktivitas mereka menjadi terlegalkan. Akibatnya sederet bencana dan kerusakan alam mulai deforestasi dan degradasi lahan di Sumut yang kian mengkhawatirkan. Situasi ini menyebabkan encana banjir, longsor, pencemaran lingkungan, kekeringan, konflik satwa hingga sengketa lahan di masyarakat.
Hal ini membuat sejumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah kerap kali menyampingkan kepentingan lingkungan hidup sehingga kerap kali dipersoalkan.