JAKARTA, iNews.id – Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) mengikuti Debat Publik Pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sabtu (5/5/2018) malam. Tema yang diangkat soal tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.
Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada kedua paslon, baik pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dan paslon nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P Sitorus, menyangkut pungutan liar (pungli), transaksi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jual beli jabatan. Kedua paslon diminta menjelaskan langkah konkret dan strategi untuk mengatasi masalah yang dinilai menjadi khas di Sumut itu.
Cagub Nomor urut 2, Djarot yang diberi kesempatan menjawab pertama mengatakan, itu merupakan pertanyaan yang mereka tunggu-tunggu. Dia dan Sihar akan mengubah konotasi negatif tersebut. Sumut yang selama ini dicap Semua Urusan Mesti Uang, akan mereka ubah menjadi Semua Urusan Mudah dan Transparan. “Pungli, suap APBD, ini masalah kronis. Oleh sebab itu, mindset aparatur sipil negara (ASN) dan DPRD harus kita ubah,” katanya.
Djarot mengatakan, dia sudah punya pengalaman untuk mengantisipasi pungli, transaksi APBD dan jual beli jabatan. Semua masalah itu bisa dijawab dengan melaksanakan proses APBD sejak awal lewat sistem elektronik.
“Akan ada satu ruangan untuk pengaduan cepat, fast response atas berbagai macam keluhan oleh pelayanan Pemerintahan Provinsi Sumut. Reaksi cepat ini untuk memastikan birokrasi di Sumut adalah birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati,” kata Djarot.
Sementara Cagub Sumut Nomor Urut 1, Edy Rahmayadi mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di Sumut sudah baik dan tidak ada yang salah. ASN yang bertugas juga merupakan orang-orang pilihan. Sistem dan aturan sudah jelas dan benar, namun ada orang-orang yang menyalahinya.
Dia juga tidak setuju Sumut lazim dengan pungli, transaksi APBD dan jual beli jabatan. “Saya sedikit tersinggung, tadi disebut hal itu lazim. Sama sekali salah. Rakyat Sumut masih banyak yang baik. Tugas DPR juga sudah jelas, membuat undang-undang, anggaran dan kontrol mengawasi, tak ada menerima pungli di dalam tugas itu,” kata Edy.
Menurut dia, ASN dan DPRD tidak seharusnya menerima pungli. Kalau sampai ada yang menerima pungli, itu artinya manusianya tidak beriman. “Makanya jangan pernah sekali-sekali menggadaikan imanmu, ini yang perlu kita perbaiki. Saya mohon dengan segala hormat, jangan salahkan dan jangan mengambinghitamkam Sumut. Saya anak Sumut, Sumut adalah geografisnya the best, nomor 1,” kata Edy.