Menanggapi keluhan guru honorer, Arya Sinulingga mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui guru honorer di Kabupaten Karo ternyata tidak dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun malah didanai melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Seharusnya kekurangan guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Kekurangan tersebut dipenuhi dari kebijakan Pemkab Karo sendiri dan itu seharusnya dipenuhi oleh pembiayaan dari anggaran APBD,” ujar pria yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Arya berharap Pemkab Karo bertanggung jawab terhadap pendidikan di Karo, khususnya tenaga pendidik dengan mengambil alih tanggung jawab. Pemkab bisa membiayai mereka lewat dana APBD.
“Ada 850 guru honorer di Karo dan gajinya sangat miris, berkisar antara Rp200.000 sampai Rp800.000. Sementara yang kita tahu kan UMK Karo lebih besar dari nilai itu. Kita harapkan mereka digaji dengan layak juga,” ujarnya.
Selanjutnya Arya berharap kalangan guru honorer di Kabupaten Karo juga dapat masuk dalam struktur pegawai honorer di Pemkab Karo. Dengan begitu, mereka masuk dalam anggaran dan juga susunan database Badan Kepegawaian Karo (BKD) Karo.
“Inilah yang akan kita perjuangkan bersama-sama. Saya harap bupati bisa mengambil kebijakan ini dan saya yakin Bupati Karo mengambil kebijakan karena ini bukanlah kebijakan yang sulit. Apalagi tenaga pendidik di Karo dibutuhkan untuk mendidik SDM Karo yang lebih baik untuk ke depan,” paparnya.