MEDAN, iNews.id - Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution - Aulia Rachman menegaskan soal keharusan seorang kepala daerah tidak boleh korupsi dan tidak boleh ada pungutan liar (pungli) saat debat publik Pilkada Kota Medan, Sabtu (7/11/2020). Bobby juga menekankan pentingnya transparansi anggaran.
Hal ini disampaikan Bobby dan Salman saat mendapat pertanyaan dari rivalnya, Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 nomor urut 1 Akhyar Nasution - Salman Alfarisi. Akhyar menanyakan bagaimana penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah dikaitkan dengan penerapan regulasi-regulasi dalam politik anggaran.
"Hubungan antarpusat dan daerah, dalam suasana Undang-Undang Omnibus Law ini yang berkaiatan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, bagaimana penerapannya," tanya Akhyar saat sesi saling bertanya di Debat Publik Perdana Pilkada Medan 2020 yang disiarkan iNews secara nasional.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bobby mengatakan, politik anggaran yang dipahami masyarakat, ini adalah kepala daerahnya harus tidak korupsi dan harus tidak ada pungli. "Ini harus ditekankan, ini apa yang akan kami lakukan ke depannya," kata Bobby.
Bobby mengatakan, politik anggaran tersebut, bagaimana nantinya anggaran Kota Medan bisa naik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan, dan bagaimana bisa mendapatkan dana dari kolaborasi antara pemerintah Kota Medan provinsi dan pusat.
Meski hal itu sangat perlu, namun Bobby paling menekankan penerapan transparansi anggaran jika terpilih nantinya memimpin Kota Medan. Baginya penting agar nantinya masyarakat Kota Medan akan tahu dan memahami apa yang akan dilakukan kepala daerahnya.
"Tahun ini kami, anggaran, kami fokus ke mana, tahun depan fokus ke mana, tahun depannya lagi fokus ke mana, agar jelas pembangunan Kota Medan ini, apa yang mau dibangun dan bisa dikroscek. Semua harus bisa meng-kroscek, ini dana lebih banyak dikorupsi atau lebih banyak dipakai untuk pembangunan Kota Medan," katanya.