Dahlan menjelaskan, selama dua tahun terakhir, tambang emas liar milik masyarakat terus bermunculan di Madina. Jumlahnya semakin banyak. “Banyak tambang ilegal. Tidak hanya satu tempat, tapi banyak tempat. Kalau dulu di daerah pedalaman, kalau sekarang di pinggir jalan-jalan berani mereka,” katanya.
Terkait dengan upaya penertiban tambang emas ilegal ini, Dahlan Hasan mengaku tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Dahlan mengaku sudah meminta pemerintah pusat untuk ikut turun tangan mengatasi persoalan tambang liar.
“Tidak hanya Pemkab Madina, tidak hanya Pemprov Sumut. Pemerintah pusat juga bisa membantu sehingga ini bisa segera kita berhentikan dan cari jalan keluarnya,” kata Dahlan.
Meskipun demikian, Dahlan meminta agar tambang emas ini tidak ditutup sepenuhnya. Hal ini karena masih banyak masyarakat Madina yang hidup dari hasil penambangan emas. Dia menekankan perlu ada solusi terkait kasus itu. “Kalau saya bermohon, titik-titik tambang rakyat itu ada, tapi mestinya jangan kimia,” ujar Dahlan.
Dahlan mengaku selama ini tidak bisa menghalangi masyarakat saat mengelola tambang ilegal. Sebab, wilayah penambangan itu memang milik masyarakat.
“Kalau imbauan sudah berkali-kali kami sampaikan melalui pemuka agama, melalui tokoh adat. Ini juga sudah berulang kali disampaikan dalam ceramah-ceramah. Makanya saya mohon pemerintah pusat, provinsi, TNI dan Polri, bersatu lah,” kata Dahlan.
Dahlan menambahkan, terkait masalah ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berkunjung ke Madina dalam waktu dekat. Mereka akan mencari solusi dari permasalahan tambang emas ilegal itu dan berdialog dengan warga.