MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi angkat bicara terkait temuan 800-an siswa yang memilih berhenti sekolah saat pembelajaran tatap muka dimulai. Keputusan tersebut dinilainya pilihan setiap orang.
Edy mengatakan pemerintah tidak memiliki hak untuk memaksa orang untuk mengikuti pendidikan. Namun demikian, pemerintah berkewajiban menyiapkan sekolah agar bisa dipilih masyarakat untuk proses pendidikan.
“Tak bisa juga kami memanggil dan memaksa siswa harus sekolah. Kami hanya wajib menyiapkan sekolah untuk dipilih iswa," katanya.
Berdasarkan temuan Dinas Pendidikan Sumut, para siswa memilih tidak melanjutkan pendidikan mereka karena sejumlah faktor seperti sudah bekerja dan menikah. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan solusi agar mereka bisa memiliki ijazah ke depannya.
“Kami siapkan paket A, B, dan C. Nanti kami imbau mereka untuk mengambil ujian paket tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumutf Wan Syaifuddin melaporkan sebanyak 800 siswa di Sumut tidak melanjutkan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai baru-baru ini.