MEDAN, iNews.id - Sebanyak 13 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 kabupaten/kota di Sumut resmi masuk ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, MK akan menjadwalkan sidang pertama untuk pemeriksaan permohonan gugatan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Benget Silitonga mengatakan dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 11 daerah digugat ke MK. Daerah tersebut yakni Tapanuli Selatan, (Tapsel), Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Nias Selatan (Nisel), Karo dan Medan. Kemudian Mandailing Natal (Madina), Samosir, Nias, Asahan dan Tanjungbalai.
Benget mengatakan dengan terbitnya BRPK, 11 KPU kabupaten/kota yang hasil sengketanya dibawa ke MK diizinkan untuk membuka kembali kotak suara untuk menggandakan formulir otentik proses pungut hitung suara (putungsura) dan rekapitulasi suara sebagai alat bukti di persidangan. Proses pembukaan kotak suara wajib berpedoman Pasal 71 PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan surat edaran KPU RI.
"Dalam membuka kotak suara, KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian setempat dan mencatatkannya dalam berita acara," kata Benget, Selasa (19/1/21).
Selanjutnya, KPU akan menunggu jadwal persidangan dari MK. Dia menambahkan, MK akan memberitahukan apakah proses persidangan akan dilakukan secara luring atau daring atau menggunakan kedua metode tersebut.
"Hal ini tentunya karena situasi pandemi Covid-19," ujarnya.