Mengintegrasikan program-program kesejahteraan mengacu pada Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK).
Angka kemiskinan bisa ditekan jika program penanggulangan kemiskinan masing-masing instansi/organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel tepat sasaran.
"Melalui upaya tersebut diharapkan angka kemiskinan di Sumsel bisa turun signifikan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan target yang diharapkan menjadi satu digit," ujar wagub.
Sementara anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKB, M Oktafiansyah meminta pemerintah provinsi setempat melakukan refocusing anggaran atau menunda dan membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan serta prioritas untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dampak pandemi Covid-19.
"Pemprov Sumsel harus melakukan refocusing anggaran seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan lainnya untuk dialihkan menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Menurut dia, sangat prihatin melihat angka kemiskinan di provinsi yang dikenal memiliki sumberdaya pertambangan dan perkebunan itu masuk ke dalam peringkat 10.
“Berdasarkan data yang dipublikadsikan BPS, angka kemiskinan Sumsel cukup tinggi mencapai 12,56 persen dan berada di peringkat 10 nasional meningkat sekitar dua persen dari tahun sebelumnya,” katanya.