MUARA ENIM, iNews.id - Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim mengundurkan diri. Mereka takut ditangkap KPK atau ditahan Kejari seperti yang menimpa puluhan pejabat hingga mantan Bupati Ahmad Yani dan anggota DPRD Muara Enim dalam kasus suap proyek dan pengesahan APBD.
Selain itu, pekan lalu, salah satu rekan mereka sesama PPK ditahan Kejari Muara Enim. Kondisi tersebut membuat mereka down atau takut. Surat pengunduran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR Muara Enim ini beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, Selasa (22/2/2022), membuat heboh kalangan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
Surat pengunduran diri tersebut dibuat oleh 18 orang yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tak hanya itu, sebanyak 23 pengawas juga mengikuti langkah para pejabat di lapangan tersebut dengan mengajukan surat pengunduran yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Muara Enim.
Adapun poin-poin pernyataan PPK dan pengawas yang mengundurkan diri tersebut yakni, pertama tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap PPK yang tersandung permasalahan hukum dalam menjalankan tugas selaku PPK.
Kedua, tugas selaku PPK merupakan tugas tambahan lainnya yang dibebankan selain tugas pokok dan fungsi struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim.