PALEMBANG, iNews.id - Ketua DPD Puan Maharani meminta pemerintah daerah segera membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepab dalam penanganan Covid-19. Puan menyoroti sejumlah laporan tentang kererlambatan dan informasi berbagai penyelewengan terkait insentif nakes.
"Data pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah, timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Pemerintah harus gesit dan segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak, sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” ujar Puan Maharani, Jumat (30/7/2021).
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes. Ia juga mendengar adanya dugaan berbagai penyelewengan terkait insentif nakes.
"Mulai dari potongan atas penerimaan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes. Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” katanya.
Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.