BATURAJA, iNews.id - Kabupaten OKU di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini dipimpin pelaksana harian (Plh) bupati setelah bupati meninggal dunia dan wakilnya tersandung kasus dugaan korupsi lahan kuburan. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dampak di antaranya hambatan pada kebijakan pembangunan dan kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD OKU Ledi Patra mengatakan, dampak hinggga detik ini belum adanya Pj bupati sangat dirasakan khususny kebijakan pembangunan. Selain itu, dampak terhadap pegawai juga tentu dirasakan semisalkan untuk mengisi kekosongan pegawai serta kenaikan pangkat serta pegawai pensiun.
"Itu salah satu di antara banyak contoh, apalagi masa jabatan Plh sudah habis ini harus jadi perhatian khusus baik dari gubernur serta pihak Kemendagri," ujarnya.
Anggota Fraksi PAN berharap pengambil kebijakan sesegera mungkin menunjuk Pj bupati sehingga roda pemerintahan berjalan baik dan dapat berdampak kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru saat ditanya soal Pj Bupati OKU beberapa waktu lalu saat mengunjugi OKU menjawab santai. Dirinya mengatakan, masih menunggu dan menghormati proses hukum Wakil Bupati OKU Johan Anuar.
"Sabarlah dulu ya kita ni kan masih punya hati pak Johan kan masih banding kita tunggu sabar ya," kata Deru.
Seperti diketahui saat ini roda pimpinan pemda OKU masih dipimpin jabatan Plh Bupati Edward Chandra, yang sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.