Secara ideal, Kementerian Keuangan telah menetapkan target triwulan, yakni pada triwulan pertama sudah terserap 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 60 persen dan triwulan keempat menjadi 95-100 persen.
Namun, kenyataannya pemda kerap menggenjot penyerapan dana APBN pada dua triwulan akhir.
Untuk perbaikan kinerja tahun 2022 ini, Ditjen Perbendaharaan akan menggelar rapat koordinasi dengan 18 pemerintahan di Sumsel, terdiri atas 1 pemerintah provinsi dan 17 kabupaten/kota guna membahas akselerasi penyerahan dana APBN.
Sejauh ini, Ditjen Perbendaharaan telah mencatat masih banyak kesalahan berulang yang dilakukan oleh pemda terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Masih normatif terkait proses pengadaan barang dan jasa seperti keterlambatan proses penayangan di e-catalog, masih seperti itu dari tahun ke tahun yang muncul,” ujar dia.