JAKARTA, iNews.id – Pemerintah yang menyatakan akan merevisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disambut positif. Pimpinan Pusat Muhammadiyah setuju dengan gagasan Presiden Jokowi untuk merevisi undang-undang yang sejak awal ditentang berbagai kalangan.
“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui keterangan yang diterima, Selasa (16/2/2021).
Walaupun UU ITE tahun ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Mu’ti meminta pemerintah bisa memproses gagasan presiden tersebut dengan mengajukan usulan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semangat awal UU ITE untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun jika implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.
“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan bahwa belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.
“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” kata Presiden Jokowi.