PALEMBANG, iNews.id -Pemprov Sumsel mendorong jajaran organisasi perangkat daerah mengoptimalkan pendataan aset daerah. Pasalnya, hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) belum memuaskan atau belum tertata dengan baik.
"Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Provinsi menemukan beberapa aset perangkat daerah Pemprov Sumsel masih nihil bahkan cenderung hilang seperti aset tanah," kata Sekda Sumsel SA Supriyono, Jumat (20/5/2022).
Dia menjelaskan, pendataan aset di Sumsel sudah simpang-siur sejak tahun 1998 bertepatan saat itu keluar regulasi tentang otonomi daerah. Hingga kini, kata dia, persoalan aset belum bisa terselesaikan ditambah lagi banyak pegawai di tingkat pusat ditempatkan di daerah sehingga membuat aset tidak jelas, khususnya aset yang bergerak atau jauh dari jangkauan wilayah kerja karena kurang terkontrol.
"Bahkan tercatat sekitar 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumsel yang mewarisi harta dari pusat ini juga membuat permasalahan (pendataan aset) belum terselesaikan," katanya.
Untuk memecahkan permasalahan tersebut Pemprov Sumsel berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Bagian Perlengkapan (SIGAP) yang menjadi pusat transparansi data inventarisir semua aset yang ada. “Kami terus mendorong bagaimana inventarisir aset yang banyak bisa optimal, di uji coba melalui sistem SIGAP ini yang akan memberikan transparansi terhadap pengelolaan aset Pemprov Sumsel,” kata dia.