Namun demikian, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu memandang perlu juga meningkatkan kewaspadaan yang tinggi.
Sebab, yang menjadi problem masyarakat Indonesia adalah begitu kasusnya mulai kendor, biasanya dibarengi dengan tingkat disiplin yang kendor.
Muhadjir meluruskan, peniadaan mudik kali ini adalah dalam kerangka pembatasan mikro. Hal ini berbeda dengan tahun lalu yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Di mana dalam penerapanya, selain mementingkan aspek kesehatan, juga pemerintah fokus pada upaya menyelamatkan denyut nadi perekonomian. Salah satunya membuka tempat wisata lokal dengan aturan protokol kesehatan (prokes) yang ketat agar warga tidak bepergian jauh.
"Kemarin ada yang protes, mudik dilarang tapi wisata diperbolehkan. Ya sebenarrya wisatanya itu dalam rangka lebaran. Bukan wisata dengan destinasi perjalanan jauh tadi itu. Kalau orang sudah tidak boleh pergi kemana-mana ya dibukalah wisata lokalnya agar dia bisa pergi ke tempat hiburan tapi dengan kepatuhan yang terkendali," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga sudah melakukan perhitungan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat adanya peniadaan mudik.
"Bahkan mungkin nanti bansos akan dirapel Mei-Juni akan diberikan sekaligus (pada awal Mei) agar bisa digunakan untuk belanja ikut merayakan lebaran itu," katanya.