"Dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumsel. Pada beberapa daerah seperti Muratara, Pali, OKU Selatan dan Lahat, data pendapat dan belanjanya masih kosong, kemungkinan belum terupdate diaplikasi saja," katanya.
Lydia juga meminta agar pemerintah daerah berkomitmen untuk menginput data di dalam sistem yang sudah disediakan. Karena terlihat masih kurangnya komitmen dari Pemda untuk menginput dalam sistem yang disediakan, sedangkan yang dilihat hanya data yang terinput di sistem.
"Untuk serapan belanja kami mengimbau jangan jadikan Covid-19 sebagai alasan. Kita sudah 2 tahun pandemi Covid-19, maka sudah ada pembelajaran bagaimana kegiatan pemerintahan bisa dijalankan saat pandemi dan tidak dijadikan alasan rendahnya serapan belanja," katanya.
Dijelaskan Lydia, belanja barang tahun ini ada 10,69 persennya yang merupakan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat seperti penyediaan akses rumah layak huni dan untuk rehab, serta yang lainnya. "Jadi, infrastruktur, konektivitas, aksesibilitas dan sesuai tema kemandirian pangan," katanya.