Maka untuk merealisasikan program tersebut, Harnojoyo mengharapkan, adanya kesatuan komitmen dari para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Kota Palembang untuk turut serta bergerak mencari tambahan anggaran.
"Salah satunya dengan cara membuka lebar peluang investasi, sehingga penganggaran tidak hanya mengandalkan APBD kota," katanya.
Karena, menurutnya, merujuk dalam proyeksi kerangka pendapatan pembangunan yang disusun oleh Bappeda Litbang Kota Palembang anggaran yang dimiliki untuk 2023 sangat kurang dari kebutuhan.
Pendapatan pada kas daerah senilai Rp4,469 triliun sementara kebutuhan belanja Rp4,498 triliun, yang terdiri atas belanja operasi senilai Rp3,286 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, dan belanja tak terduga senilai Rp20 miliar.
"Dalam pelaksanaannya, juga diharapkan mendapatkan dorongan dan dimonitoring oleh legislatif sehingga program pembangunan tersebut dapat terealisasi optimal untuk kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan Palembang," katanya.