Penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan keterlibatan aparat sering kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Aparat yang seharusnya menindak pelaku tambang ilegal mungkin justru melindungi mereka.
Negara seakan tidak berdaya mengatasinya. Nyali para pejabat terkait jadi taruhan dalam mengungkap bisnis ilegal penguasa, pengusaha serta penegak hukum pelaku kejahatan lingkungan ini.
Eksekutif Daerah Walhi Sumbar, Abdul Aziz menilai kasus di Solok Selatan bukan hanya sekadar polisi tembak polisi tapi juga soal kejahatan lingkungan karena diduga dilatarbelakangi terkait tambang galian C.
Menurutnya, pelaku kejahatan lingkungan lebih kuat dibanding negara. Bahkan, kata dia di lingkungan kantor penegak hukum, aparat bisa dihabisi sesama aparat yang diduga bagian atau beking kejahatan tambang.
"Kasus ini seakan mengonfirmasi kejahatan lingkungan tambang ilegal dibekingi oknum-oknum pejabat polisi di lapangan," ucapnya.