PADANG, iNews.id - Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). Aksi itu dalam rangka peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia.
Dalam aksinya, demonstran meminta Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar yang tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai segera direvisi.
Dalam aksi tersebut beberapa mahasiswa Mentawai memakai pakaian adat mereka menggelar orasi bergantian.
"Kami tidak menumpang di Sumatera Barat! Tapi mengapa kami dalam UU tersebut tidak mengakui kami?" kata Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk, saat orasi di depan kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/8/2022)
Padahal, kata dia, dalam Pasal 180 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masing-masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.
"Kami meminta Gubernur Sumbar beraudiensi dengan kami, supaya UU yang telah ditandatangani presiden itu, supaya kami bisa diakomodir dalam UU tersebut," katanya.