JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons soal viral siswinonmuslim dipaksa memakai hijab di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat. Dia menilai tidak boleh mewajibkan anak nonmuslim memakai jibab di sekolah.
"Akhir 1970-an s/d 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," tulisnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (24/1/2021).
Dalam unggalan lainnya, Mahfud MD menyebut, pada awal 1950-an Menag Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan, sekolah umum dan sekolah agama mempunyai 'civil effect' yang sama. Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.
Sampai dengam akhir 1980-an di Indonesia terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam. Tapi berkat perjuangan yang kuat dari NU Muhammadiyah dan lainnya, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat. Awal 90-an berdiri ICMI. Masjid dan Majelis Taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus.
"Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya. Pejabat-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan Polri banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adalah wasathiyah Islam: moderat dan inklusif," tulisnya.