Saat disinggung terkait sanksi, Aldiasnur mengatakan, sanksi akan diputuskan setelah gelar perkara diselenggarakan oleh PPNS Satpol-PP sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Sebelumnya, tiga kepala sekolah swasta di Kota Bukittinggi dilaporkan karena diduga melanggar aturan PBM yang diterapkan dalam masa PPKM di Bukittinggi. Pihak sekolah dilaporkan menggelar kegiatan belajar tatap muka saat PPKM.
Laporan itu ditindaklanjuti, penyidik Polsek Kota Bukittinggi kemudian melakukan pemanggilan terhadap tiga orang kepala sekolah hingga melimpahkan kasus tersebut ke PPNS Satpol-PP Bukittinggi.