Sementara itu Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah dinilai oleh Bawaslu bahwa, Sulut masuk pada peringkat kedua setelah DKI Jakarta.
“Ini harus kita pahami bersama bahwa IKP ada beberapa parameter penilaian. Banyak penilaiannya berdasarkan kegiatan Pemilu 2019 dan pasca kegiatan Pemilu 2019. Saya dan Pangdam berharap, tidak ingin meninggalkan bahwa nanti saat Pemilu 2029 itu IKP di Sulut masih rawan,” ujar Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Menurutnya, Rapim TNI-Polri Wilayah Sulut ini juga sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan TNI-Polri dan pemerintah daerah, khususnya dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2024.
“Ini soal kebersamaan, silaturahmi, dan interaksi untuk mempermudah jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan,” kata Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Irjen Pol Setyo Budiyanto menambahkan, terkait kesiapan pengamanan Pemilu 2024, sudah dilakukan beberapa hal salah satunya menghitung jumlah kekuatan personel.
“Termasuk menghitung berapa jumlah personel BKO dari TNI yang dibutuhkan oleh Polda Sulut, itu yang menjadi tanggung jawab kami sehingga pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 itu nanti kami siap. Prinsipnya, yang pertama siap, setelah itu kami melaksanakan sesuai SOP, dan nanti akan ada Operasi Mantap Brata,” tutur Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Turut hadir dalam Rapim TNI-Polri Wilayah Sulut TA 2023 yakni, Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Sulut, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Gorontalo beserta jajaran masing-masing, Danlantamal VIII Manado, Danlanudsri Manado, perwakilan Pemprov Sulut, Ketua KPU Sulut serta Ketua Bawaslu Sulut.