"Namun hingga saat ini, belum ada solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di wilayah itu," katanya.
Padahal dalam konteks dukungan politik anggaran, ada lima di antara sembilan kursi dewan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Kwandang, Tomilito, dan Kepulauan Ponelo. Mereka duduk sebagai pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD setempat.
Artinya, dalam politik anggaran tidak menjadi hal yang sulit bagi DPRD untuk mendorong program penanggulangan banjir.
Oleh karena itu, kata Hamzah, DPRD meminta pemkab segera menyusun desain atau perencanaan penanggulangan banjir sehingga dapat diketahui apa saja yang harus dibenahi, model penanganan yang tepat dari hulu ke hilir, serta perlakuan yang perlu diterapkan untuk mengatasi banjir dalam jangka pendek.
Dia mengatakan pentingnya penyusunan program yang tepat oleh pemkab dalam penanganan banjir di daerah itu.
"Kita harus tahu langkah yang tepat dalam program yang tepat untuk menanggulangi bencana, khususnya banjir, di wilayah rawan bahkan langganan, sehingga perencanaan yang tepat perlu segera dibuat," ujarnya.