Khususnya rekrutmen PPK/PPS yang dimulai bulan Oktober 2022, dan ditargetkan dilantik pada Januari 2023.
Sementara untuk perekrutan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) akan dilakukan pada Desember 2023.
Fadlyanto mengatakan, pengurusan surat keterangan sehat diharapkan tidak mengalami kendala, seperti halnya pengalaman di tahun 2019.
Olehnya, konsolidasi sangat diperlukan dalam rangka memaksimalkan proses pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat akan dilalui para peserta calon PPK/PPS.
"Kami berharap, proses tersebut dapat dilalui dengan standar harga yang dapat dijangkau. Memang pemerintah daerah memiliki peraturan daerah terkait harga pemeriksaan kesehatan namun untuk rekrutmen PPK/PPS diharapkan memperoleh dispensasi. Yaitu memaksimalkan proses pemeriksaan kesehatan namun dengan pembiayaan yang terjangkau," katanya.