JAKARTA, iNews.id - Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika memastikan dicabutnya program subsidi minyak goreng bukan berarti subsidi dihentikan sepenuhnya. Kata dia melainkan digantikan dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
“Ini bukan berarti penyediaan minyak goreng terjangkau kepada masyarakat dihentikan, tetapi dilanjutkan dengan skema DMO dan DPO,” kata dia di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah mulai hari ini, Selasa (31/5/2022).
Lebih lanjut Putu mengatakan, meskipun sistemnya berubah, namun tidak mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah. Artinya, tetap sama Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram (kg).
Dia menjelaskan, jika sebelumnya selisih HET dan harga keekonomian diganti oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) melalui pungutan ekspor pada sistem sekarang langsung ke perusahaan industri tanpa melalui BPDPKS.